Hak - Kewajiban & Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

Hak - Kewajiban & Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

HAK PEMOHON INFORMASI PUBLIK

(Pasal 4, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik)

Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Setiap orang berhak :

a)      Melihat dan mengetahui Informasi Publik;

b)      Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;

c)       Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang KIP; dan/atau

d)      Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP.

 

KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

(Pasal 5, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik :

Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Keputusan Direktur RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Nomor 824/10074/2014 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi, tata cara untuk memperoleh informasi publik di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi adalah sebagai berikut :

 

Tata Cara Permohonan Informasi Publik

 

a)    Tertulis:

  • Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh petugas atau membuat surat permohonan sesuai dengan ketentuan.
  • Membayar biaya salinan dan/atau biaya pengiriman sesuai dengan standar biaya perolehan Informasi Publik

 

b)    Tidak Tertulis:

  • Menyampaikan identitas lengkap pemohon kepada petugas termasuk nomor kontak yang dapat dihubungi.
  • Menyampaikan rincian informasi yang dibutuhkan
  • Menyampaikan tujuan penggunaan informasi yang dibutuhkan
  • Menyampaikan cara memperoleh informasi (melihat, membaca, mendengar, mencatat, atau meminta salinan dokumen)
  • Menyampaikan cara mendapatkan salinan informasi (mengambil langsung, surat tercatat (pos/kurir), faksimili, email)
  • Membayar biaya salinan dan/atau biaya pengiriman sesuai dengan standar biaya perolehan Informasi Publik

 

Tata Cara Pelayanan Informasi Publik

a) Pemohon dapat melihat atau mendengarkan dokumen yang akan diminta sebelum mengajukan permohonan secara resmi guna kepentingan permohonanya, sepanjang dokumen tersebut bukan termasuk informasi yang dikecualikan.

b) Petugas menuangkan permohonan dalam formulir permohonan apabila permohonan diajukan secara tidak langsung (melalui perantara sarana komunikasi, seperti surat tercatat, email, faksimili)

c) Petugas melakukan klarifikasi apabila permohonan kurang lengkap (3 hari kerja sejak permohonan diterima dalam hal permohonan diajukan secara tidak langsung)

d) Petugas melakukan pencatatan pada register permohonan Informasi Publik

e) Petugas memberikan tanda terima permohonan (formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran) pada saat permohonan diajukan, apabila permohonan diajukan secara langsung dengan mendatangi Meja Informasi

f) Petugas memberikan tanda terima permohonan (formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran) bersamaan surat pemberitahuan tertulis, apabila permohonan diajukan secara tidak langsung (melalui perantara sarana komunikasi, seperti surat tercatat, email, faksimili)Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja:

g) Petugas memberikan pemberitahuan tertulis dan salinan informasi yang dimohon apabila permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya; atauPetugas memberikan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi apabila permohonan ditolak

h) Petugas dapat memperpanjang pemberian surat pemberitahuan dan pemberian salinan informasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dan tidak dapat diperpanjang apabila:

+ RSJD Dr RM soedjarwadi belum menguasai atau mendokumentasikan informasi yang dimohon

+ PPID belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk dikecualikan atau tidak.

+ Perpanjangan waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf (h) diberitahukan secara tertulis beserta alasannya oleh petugas pada saat alasan-alasan perpanjangan waktu pelayanan ditemukan.

 

Download :

Keputusan Direktur RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Nomor 824/10074/2014 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi, KLIK di sini.

SOP No. 067/RSJ/0157/2014 tentang Prosedur permohonan Informasi Publik, KLIK di sini.

SOP No. 067/RSJ/0158/2014 tentang Alur Layanan Informasi Publik, KLIK di sini.

SOP No. 067/RSJ/0159/2014 tentang Sistem Operasional Layanan Informasi Publik, KLIK di sini.




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment