PPID Utama Gelar Workshop 'PENGUATAN KELEMBAGAAN PPID PROVINSI JAWA TENGAH

PPID Utama Gelar Workshop

Pada hari Selasa 22 Maret 2016 Dishubkominfo Prov. Jawa Tengah (PPID Utama) menyelenggarakan Workshop bertajuk 'PENGUATAN KELEMBAGAAN PPID PROVINSI JAWA TENGAH : Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik menuju Pelayanan Publik yang Lebih Baik'. Acara tersebut bertempat di Hotel Swiss-Bell Inn Saripetojo, Jl. Brigjen Slamet Riyadi, Surakarta. Peserta yang diundang adalah seluruh SKPD dan BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

Acara sosialisasi tersebut dibuka oleh Bapak Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Ir. Satriyo Hidayat. Dalam sambutannya disampaikan ucapan terimakasih dan selamat datang kepada peserta sosialisasi. 

“Pada awal Tahun 2016 ini untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi public pada badan publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kami mengadakan kegiatan sosialisasi ini dengan harapan masing-masing SKPD di Provinsi Jawa Tengah dapat memahami dan melaksanakan ketentuan dalam undang-undang KIP dan peraturan terkait lainnya,”ungkapnya.

Dalam sosialisasi tersebut menghadirkan 4 (empat) Narasumber yang membawakan materi, diantaranya Drs. Sinoeng Noegroho R, MM (Kepala Biro Humas Setda Prov. Jateng), H. Rahmulyo Adiwibowo SH, MH (Ketua KIP Jateng), Drs. Agus Riyanto (Kepala Bidang Pengembangan dan Hubungan antar Lembaga), Syafi’I, SH (Anggota LKBH KORPRI Prov. Jateng), dan dimoderatori oleh Pinandoyo Wikanti, SH, Kepala Bidang Pemerintahan Bakorwil II Provinsi Jawa Tengah, Surakarta.

Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik pada PPID Pembantu, sehingga dapat mewujudkan pelayanan permohonan informasi publik dengan lebih baik.

Ringkasan Materi
Sesi 1
Pemateri : Bapak Syafi'i, S.H.  

Materi : Tata cara penyusunan informasi yang dikecualikan
· Pengklasifikasian informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan publik berdasarkan pengujian konsekuensi scr seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang (PP 61/2010 Ps. 3 Ayat 1)
· Penetapan pengklasifikasian dilakukan atas persetujuan pimpinan badan Publik (PP 61/2010 Ps.3 ayat (2))

o Sesi 2
Pemateri : H. Rahmulyo Adiwibowo SH, MH 

Materi : PERSIAPAN PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK TERHADAP TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
· Tujuan Umum Pemeringkatan Badan Publik
a) Mengetahui kepatuhan Badan Publik dalam menjalankan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
b) Mengetahui tingkat keterbukaan Badan Publik dalam layanan informasi public
c) Mengetahui kendala-kendala Badan Publik dalam melaksanakan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
· Tujuan Khusus Pemeringkatan Badan Publik
a) Melakukan pemeringkatan kepatuhan Badan Publik dalam menjalankan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
b) Mendapatkan gambaran keterbukaan informasi Badan Publik.
c) Mendapatkan gambaran kinerja PPID sebagai bahan perbaikan standar layanan informasi publik

o Sesi 3
- Pemateri : Drs. Sinoeng Noegroho R, MM
Materi : CYBER GOVERNMENT PUBLIC RELATION

· 3 Fungsi Humas : koordinasi, manajemen, dan Pencitraan
· Evolusi Humas : informasi dan kebijakan sampai ke masyarakat akar rumput
Jubir (pembela)----------interaktif proaktif
Interaksi Cyber : person to person (user to admin)-------------------Person to person (Via media /machine----------------Machine to machine

· Yang dilakukan Humas Jateng :
Offline : media cetak, media elektronik, blusukan/pertemuan.
Online: Media online, media social, website instansi, SMS Center, Hotline Center, sistem analisis media proaktif.

o Sesi 4
Pemateri : Drs. Agus Riyanto

Materi : DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN INFORMASI PUBLIK

DLM REGULASI KEARSIPAN
a) Arsip:rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
b) Pengarsipan:proses pengendalian arsip dinamis dan arsip statis dari Unit Pengolah dan Unit Kearsipan, utk dpt dimanfaatkan.
c) Informasi Publik:informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu  badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitandengan kepentingan publik.
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
a) SKPD, BUMD, Perusahaan (dibiayai APBD), Pihak Ketiga (dg Perjanjian Kerja dg Pemda atau BUMD).
b) Meliputi: penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip.
c) Penciptaan arsip, meliputi: pembuatan dan penerimaan arsip yg berdasarkan tata naskah dinas dan pengurusan surat, klasifikasi arsip, keamanan dan akses arsip.
d) Unit Pengolah dan Unit Kearsipan wajib memelihara dan menyimpan dokumentasi pembuatan dan penerimaan arsip.
PENGGUNAAN ARSIP
a) Diperuntukan bagi kepentingan pemerintahan dan masyarakat.
b) Ketersediaan dan autentisitas arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip.
c) Pimpinan Unit Pengolah bertanggung jawab thd ketersediaan, pengolahan dan penyajian arsip aktif.
d) Pimpinan Unit Kearsipan bertanggung jawab thd ketersediaan, pengolahan dan penyajian arsip inaktif utk kepentingan penggunaan internal dan kepentingan publik.




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment