Seminar Nasional Keterbukaan Informasi Publik

Seminar Nasional Keterbukaan Informasi Publik

Gayengnya Seminar Nasional Keterbukaan Informasi Publik (Kamis, 30/03/ 2017) di Aula Ondrowino RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah yang dihadiri oleh OPD/BUMD se-Jawa Tengah dan PPID Utama Kab/Kota se eks Karesidenan Surakarta.

Sebagai Narasumber yaitu Danardono Siradjudin, S.Sos. (Inisiator Open Government Indonesia) dan Rahmulyo Adi Wibowo, S.H., M.H. (Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah) dengan dimoderatori oleh Nurfuad, S.Ag. (Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah).

Sutanta, S.E., M.M. selaku Ketua PPID Pembantu dalam sambutannya mewakili Direktur RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa Direktur memohon maaf tidak dapat  membuka seminar dikarenakan mengikuti kegiatan revolusi mental beserta Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah di UNS Inn Surakarta. Serta menyampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber dari Open Government Indonesia (OGI) dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Sebagai OPD pelayanan publik, RSJD Dr. RM. Soedjarwadi selalu siap menyajikan data yang dapat diakses oleh masyarakat sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih mengerti dan kritis terhadap berbagai aspek penyelenggaraann pelayanan publik yang dilaksankan oleh RSJD Dr. RM. Soedjarwadi. Atas dasar tersebut, maka dilaksanakan Seminar Nasional Keterbukaan Informasi Publik.

Rahmulyo Adi Wibowo, S.H., M.H. sebagai narasumber pertama menekankan bahwa keterbukaan informasi pada badan publik menjadi tuntutan yang tak terelakkan, hal ini bertujuan untuk menghindarkan kecurigaan dan salah sangka publik/masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, badan publik berkewajiban menyampaikan informasi publik yang akurat, jelas, dan tidak menyesatkan. Tujuan akhir dari keterbukaan informasi publik adalah mendorong partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Lebih lanjut, Rahmulyo menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Jawa Tengah, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk mendorong penerapan open government berbasis open data dan satu data di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PPID Utama beserta PPID Pembantu sebagai motor dalam teknis pelaksanaannya. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu membuat suatu sistem informasi yang berkualitas dan terintegrasi dengan seluruh OPD menjadi kontributor database informasi.

Sedangkan Danardono Siradjudin, S.Sos. menyampaikan bahwa inisiatif open government diawali dengan diluncurkannya open government partnership pada tahun 2011 oleh 8 negara voluntary di mana Indonesia menjadi salah satu inisiatornya. Dalam rangka open government tiap negara menyusun rencana aksi di negaranya masing-masing. Di Indonesia, pada tahun 2012 diluncurkan Open Government Indonesia (OGI) oleh wakil presiden Boediono di Istana Negara yang bertujuan untuk mendorong berbagai inisiatif keterbukaan di tiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah.

Rencana aksi OGI tahun 2016 – 2017 secara substansi meliputi: 1) penyusunan grand strategi OGI, 2) meningkatkan partisipasi publik untuk mencapai target SDGs dan perbaikan tata kelola informasi geospasial, 3) perbaikan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan penguatan pelayanan publik, 4) penguatan keterbukaan informasi publik di Perguruan Tinggi dan Parlemen, 5) tata kelola data yang meliputi: institusionalisasi/regulerisasi/pelaksanaan forum satu data dan pilot project satu data di 7 instansi, 6) rencana aksi daerah di tahun 2016 – 2017 pada 5 pemda.

Danardono mengatakan ada keterkaitan erat antara UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Kearsipan karena penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang berkualitas hanya akan dapat terwujud apabila didukung dengan tata kelola kearsipan yang baik.

Nurfuad, S.Ag. menutup seminar dengan menekankan bahwa arsip perlu dilestarikan sebagai sejarah dari suatu badan publik, open government berbasis open data dan satu data dapat terwujud apabila arsip yang dimiliki oleh suatu badan publik dikelola dengan baik karena arsip inilah yang nantinya akan menjadi database.

 

 

 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment